Admin
Senin, 18 Juli 2022
16 Dibaca


image1

Bapelitbang, 14 sd 15 Juli 2022

 

                Sesuai dengan amanat dari Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender  Dalam Pembangunan  Nasional serta Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah Kab/Kota, maka Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Menindaklanjuti Pasal 15 huruf k Permendagri 67/2011, Tim Pokja PUG mempunyai Tugas menyusun Rencana Akasi daerah (Randa) PUG di daerah, maka Bapelitbang sebagai ketua Pokja PUG, berupaya menyusun Rencana Aksi Daerah PUG 2021-2026, dimana peragkat daerah dimintakan untuk memetakan program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan PUG sampai tahun 2026 nanti.

Dalam kesempatan ini, Kepala Bapelitbang selaku Ketua Pokja PUG diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan memimpin rapat koordinasi bersama dengan Tim Teknis lainnya dari DP2KBP3a, Inspektorat dan Badan Keuangan dengan menghadirikan Focal Point masing-masing perangkat daerah.

Rapat koordinasi ini dimulai dengan agenda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG tahun 2022 yang masuk kedalam perubahan RKPD 2022, dan ternyata ada 7 Perangkat Daerah yang menghilangkan Program, kegiatan dan sub kegiatan Pendukungan PUG pada Perubahan RKPD 2022, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut terkait hal dimaksud dengan memberikan alasan terhadap peghapuskan sub kegiatan dimaksud dan mengganti program dan sub kegiatan pendukungan PUG dengan sub kegiatan baru. Agenda rapat kedua adalah tim teknis melakukan pembahasan dari program, kegiatan dan sub kegiatan pendukungan Randa PUG 2021-2026 dan memberikan masukan terkait dengan isu gender dan rencana aksi yang diangkat dalam pendukungan PUG sampai tahun 2026.

Pembahasan matrik pendukungan Randa PUG 2021-2026 ini merupakan tindak lanjut dari penyempurnaan lampiran Rencana Aksi Daerah (Randa) PUG 2021-2026 yang nantinya akan dilegalkan dalam bentuk Peraturan Bupati Lima Puluh Kota dan akan menjadi acuan oleh masing-masing perangkat daerah dalam menyusun Dokumen GAB dan GBS sampai tahun 2026.

#Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Galeri Video



Agenda

Polling

Bagaimana Pembangunan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini?
Baik
Sedang
Cukup
Masih Kurang

LIHAT

Statistik


Banner


Saran Masuk



Sampaikan Saran Anda